Monumen Wiranara, Penanda Markas Darurat Kepolisian Republik Indonesia

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada Jumat, 17 Agustus 1945, perjuangan Bangsa Indonesia belum berakhir. Belanda yang tidak ingin mengakhiri penjajahannya terus berupaya untuk kembali berkuasa. Segala cara ditempuh, baik lewat jalur propaganda diplomasi maupun dengan kekuatan militer.

Sumber: detik.com

  

Agresi militer I dan Agresi militer II yang menargetkan Ibukota Indonesia di Yogyakarta menjadi bukti Belanda menghalalkan segala cara. Proses kepindahan ibukota dari Jakarta ke Yogyakarta merupakan usulan dari Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB IX. Sebab selang satu bulan pasca proklamasi kemerdekaan, pada 29 September 1945 Belanda berusaha merebut Jakarta dan terus merangsek menguasai Jakarta.

Para pemimpin negara akhirnya hijrah ke Yogyakarta dengan menyusun sebuah starategi. Mereka menumpang kereta dan sampai di Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946, secara resmi Yogyakarta sebagai ibukota negara. Presiden Sukarno tinggal di Gedung Agung, utara Kraton Yogyakarta.

Markas Kepolisian Ikut Pindah

Karena ibukota berpindah, maka markas Kepolisan Indonesia pun ikut dipindahkan. Karena belum memiliki markas yang bisa dijadikan komando, serta dengan pertimbangan strategi perang makan dipilihlah daerah di barat Kabupaten Sleman. Tepatnya di Dusun Kwayuhan Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir. Masyarakat antusias menyambut keputusan ini.

Maka para penduduk merelakan rumahnya sebagai markas kepolisian, sebagai kantor administrasi maupun dapur umum. Hingga kini situs-situs tersebut masih bisa ditemukan dan telah dibuat sebuah monumen yang dinamai Monumen Wiranara.

Baca juga: Sendangpitu Minggir, Pabrik Gula Terakhir Dibangun Belanda di Yogyakarta

Monumen Wiranara merupakan monumen berbentuk tembok dengan gambar rilief, berukuran sekitar 3 x 3 meter. Di bagian atas terdapat bentuk kobaran api sejumlah  17 dengan kelopak obor 8 buah. Serta terdapat tikel dibadan monumen sebanyak 45  buah. Angka-angka tersebut menggambarkan waktu proklamasi kemerdekaan. Sedangkan relief menggambarkan proses pendidikan kepolisian yang dilakukan secara sederhana. Dengan duduk lesehan.

Wiranara sendiri berasal dari kata ‘wira’ yang berarti berani dan ‘nara’ yang bermakna orang. Sehingga sebagai simbol orang yang pemberani. Kini monumen ini bersebelahan dengan SD N Kwayuhan dan terdapat Pendopo yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan.

Monumen Wiranara merupakan hadiah dari Kepolisian Republik Indonesia untuk mengenang dan rasa terima kasih atas jasa warga Dusun Kwayuhan dan sekitarnya. Monumen ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Anton Soedjarwo pada 1983 dan masih terawat dengan baik hingga sekarang. Para anggota Kepolisian yang baru menamatkan pendidikan, biasanya melakukan longmarch dari Polda DIY ke Monumen Wiranara.

Baca juga : Menikmati Sedang Penjalin dan Gunung Tugel di Desa Wisata Jonggrangan Minggir

Beberapa rumah pendudukan yang sempat digunakan sebagai markas antara lain, rumah Kepala Desa, Damanuri sebagai markas komando dilengkapi pos jaga dan kini dimanfaatkan untuk pos kamling. Rumah Jiwo Suharsono sebagai kantor administrasi dan rumah Hadi Wiyono dijadikan dapur umum.

Selain sebagai Markas Kepolisian di bawah Komando Jenderal Sukamto, kondisi yang terus berkembang dan melihat keterbatasan personel yang ada untuk melawan Belanda timbul inisiatif untuk membuka sekolah Polisi. Saat itu jumlah anggota polisi yang ada hanya sekitar 300 orang. Maka warga sekitar disilakan untuk mendaftar menjadi Polisi.

Ujian Polisi dengan Mudah dan Cepat

Karena dengan segala keterbatasan, proses ujian menjadi anggota Polisi pun dilakukan seadanya. Menurut Joyo Sutimin, pelaku sejarah dan juga anggota polisi, ujian dilakukan hanya dengan melompati dingklik (kursi kayu). Apabila berhasil maka diterima. Tidak hanya bagi yang masih bujang, yang sudah berkeluarga pun dibolehkan ikut.

Sumber: deskgram.net

Meski begitu tidak banyak yang tertarik. Selain belum tentu jaminan kesejahteraannya seperti apa. Para anggota polisi ini juga harus siap berkorban nyawa karena akan  perang melawan Belanda. Bagi mereka yang lulus kemudian dikirim ke Dusun Nanggulan Desa Sendangagung untuk mengikuti Sekolah Polisi Darurat. Sekolah ini digagas oleh R. Mohamad Zein Suryopranoto.

Atas jasa dan pengorbanan warga Dusun Nanggulan dan sekitarnya, Polri berniat membangun monumen penanda di Dusun Nanggulan. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan dan agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat luas maka dibangunlah Gedung Serbaguna di Komplek Balai Desa Sendangagung dan diberi nama Gedung Serbaguna R. Djen Moch Suryopranoto. Kapolri Jenderal Anton Soedjarwo turut hadir dalam peresmian gedung tersebut. [KM/03]