Akankah Sebuah Daerah Maju dengan Mengandalkan Sektor Pertanian?

Sejak kecil kita seperti dihipnotis dengan kata ‘agraris’. Indonesia adalah negeri agraris, artinya sebagian besar rakyat indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Hanya saja guru-guru kita mungkin hanya menyampaikan apa yang tertera di teks buku ajarnya. Di lapangan kita akan menemukan bahwa sebagian mereka ternyata bukan petani, tetapi buruh tani. Mereka tak memiliki lahan, melainkan hanya menggarap lahan orang lain.

seorang petani yang pulang dari sawah

Sekarang di Kabupaten Sleman yang konon menjadi lumbung padi untuk DIY, menetapkan beberapa kecamatan sebagai area potensial untuk pertanian. Satu di antaranya adalah Minggir. Beberapa papan pengumuman tentang pentingnya menjaga area pertanian demi anak cucu, kerap dipasang, kerap pula hilang. Tapi penetapan kawasan pertanian tanpa memiliki perencanaan jangka panjang yang memadai hanyalah serupa memenjarakan kemajuan dengan harapan semu.

Adakah satu daerah maju dengan mengandalkan pertanian? Ini pertanyaan yang wajib dijawab sebelum membuat peraturan. Jika berkaca pada lahan garapan masyarakat yang terbatas dan pola tanam padi – pantun – padi alias menanam padi terus menerus, rasa-rasanya pertanian tak bisa diandalkan. Apalagi ketersediaan air irigasi yang tidak selalu memadai, pupuk yang mahal dan sulit dicari serta persoalan jual beli pasca panen yang pelik. Sebagian petani bahkan harus rela tanaman padinya dibeli secara dicicil oleh tengkulak, sebab pemerintah tak pernah cawe-cawe dalam pengolahan pasca panen.

Tak bisa dipungkiri, lambat laun, dunia pertanian semakin ditinggalkan generasi Minggir saat ini, mencari tenaga kerja yang mau ke sawah tak semudah di masa lalu. Apalagi ongkosnya juga terus naik. Ongkos traktor, biaya tandur, matun dan panen juga terus memuncak. Sedangkan hasil panen cenderung tetap. Soal harga jual, petani tak punya banyak pilihan sebab semuanya dikuasai tengkulak.

Sekarang, butuh peran serius dari Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dukuh, Penyuluh Pertanian dan KUD yang sehat dan transparan agar petani tak terus dijadikan komoditas demi popularitas. Mengklaim diri sebagai sentra pertanian tanpa pernah mempedulikan nasib petani hanyalah serupa menitipkan kesengsaraan kepada rakyat jelata. [KM/3]