Saturday, December 28, 2019
Ujian Nasional (UN) akan dihapus. Demikiam di antara pesan utama yang sepertinya hendak disampaikann Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim setelah resmi diangkat menjadi Menteri.
Meski belum secara resmi, namun niat tentu mendapat beragam tanggapan. Ada yang setuju ada pula yang menolak. Umumnya, mereka yang menolak beralasan UN menjadi parameter untuk mengukur keberhasilan siswa. Jika nilai UN bagus, dan presentase kelulusan bisa mencapai 100% maka pendidikan dianggap berhasil.
Meskipun siswa sering membolos, tidak menghormati guru, tidak mau melakukan piket kelas, sering melanggara aturan dan sebagainya. Dengan alasan harus lulus 100 % maka 'stakeholder' sekolah berusaha untuk memaafkan segala kesalahan siswa.
Ini bukan hanya persoalan Sekolah, sebab posisi kepala sekolah juga lemah. Mereka harus melaporkan ke dinas pendidikan, terus berjenjang hingga ke tingkat tertinggi.
Tidak heran jika masuk semester pertama di SMP atau SMA, murid sudah dibekali KKM, setidaknya 7.5 alias minimal nilai 7.5 di rapor mereka. Ini dilakukan banyak sekolah untuk menjamin di akhir penghitungan kelulusan mereka punya modal untuk lulus.
Jaminan lulus ini, membuat para siswa tidak lagi menghormati proses pendidikan di sekolah bahkan ada kecenderungan banyak yang membandel dengan segala aturan.
Inikah potret pendidikan kita?
Meski belum secara resmi, namun niat tentu mendapat beragam tanggapan. Ada yang setuju ada pula yang menolak. Umumnya, mereka yang menolak beralasan UN menjadi parameter untuk mengukur keberhasilan siswa. Jika nilai UN bagus, dan presentase kelulusan bisa mencapai 100% maka pendidikan dianggap berhasil.
Meskipun siswa sering membolos, tidak menghormati guru, tidak mau melakukan piket kelas, sering melanggara aturan dan sebagainya. Dengan alasan harus lulus 100 % maka 'stakeholder' sekolah berusaha untuk memaafkan segala kesalahan siswa.
Ini bukan hanya persoalan Sekolah, sebab posisi kepala sekolah juga lemah. Mereka harus melaporkan ke dinas pendidikan, terus berjenjang hingga ke tingkat tertinggi.
Tidak heran jika masuk semester pertama di SMP atau SMA, murid sudah dibekali KKM, setidaknya 7.5 alias minimal nilai 7.5 di rapor mereka. Ini dilakukan banyak sekolah untuk menjamin di akhir penghitungan kelulusan mereka punya modal untuk lulus.
Jaminan lulus ini, membuat para siswa tidak lagi menghormati proses pendidikan di sekolah bahkan ada kecenderungan banyak yang membandel dengan segala aturan.
Inikah potret pendidikan kita?